Posted by: firmankrisnawan | April 30, 2008

WAKIL BUPATI TASIKMALAYA MEMBERIKAN PEMBINAAN KEPADA APARATUR KECAMATAN PARUNGPONTENG DAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA

Wakil Bupati Tasikmalaya H. E. Hidayat, SH Pada hari Selasa (11/03) bertempat di Kecamatan Parungponteng, memberikan pembinaan kepada aparatur Kecamatan Parungponteng dan Sodonghilir. Hadir pada kesempatan tersebut Asisten Tata Praja Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Muksin, SH., MM, Para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Unsur Muspika Kecamatan Parungponteng dan Sodonghilir, Camat Parungponteng dan Sodonghilir, para kepala Desa dari dua Wilayah, anggota TP PKK Kecamatan Parungponteng dan Sodonghilir serta tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Tasikmalaya H. E. Hidayat, SH antara lain mengatakan, maksud dan tujuan dari silaturahmi ini adalah untuk Melakukan Revitalisasi (penguatan kembali komitmen kita) sebagai Pegawai Negeri, Supaya kita mempunyai kerangka berpikir yang sama. Revitalisasi pemahaman (penguatan pemahaman terhadap tugas dan fungsi, penguatan terhadap komitmen untuk melakukan akselerasi pelaksanaan Visi Kabupaten Tasikmalaya. Good Governance (kepemerintahan yang baik) dan Clean Goverment (pemerintahan yang bersih) adalah sistem dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi (keikutsertaan), transparansi (keterbukaan), profesionalitas (skill), akuntabilitas (setiap pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan).

Lebih lanjut H. E. Hidayat, SH mengatakan, sejak digulirkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999 yang pelaksanaannya Tahun 2000 (UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999), maka terjadi pergeseran paradigma dari Rull Goverment kepada Good Governance.

Rull Goverment adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang menyandarkan semata-mata kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (kurang memperhatikan aspirasi yang tumbuh di masyarakat)

Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintahan secara sendiri di dalam penyusunan penetapan programnya, pelaksanaan sampai evaluasi senantiasa mengikutsertakan tiga pilar (3 domain) yaitu : Pemerintah, swasta dan masyarakat.

Adapun Perundang-undangan yang berkaitan dengan Good Governance adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada kesempatan yang sama Asisten Tata Praja Ahmad Muksin, SH., MM mengatakan, tinggi rendahnya fungsi pemerintah selaku pelayan masyarakat akan sangat tercermin pada pelayanan yang diberikan oleh rekan-rekan yang ada di tingkat Kecamatan dan Desa. Kecamatan sebagai daerah yang menerima pelimpahan kewenangan Bupati termasuk di dalamnya terjadi pelimpahan terakhir yaitu pengelolaan KTP yang didelegasikan ke Kecamatan mulai tanggal 15 maret 2008. Dalam rangka menciptakan satu tataran pemerintahan yang baik, tata aturan penerbitan KTP harus didasarkan pada aturan main yang sudah disepakati antara Camat dengan Disduknakertrans dan KB. Apabila di kemudian hari terdapat satu tuntutan akibat hukum yang merugikan pihak-pihak tertentu, yang bertanggung jawab adalah pengelola KTP (Camat, Unsur Kecamatan dan Desa yang memberikan surat pengantar).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: