UPACARA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH KE-XIV TAHUN 2010

Wakil Bupati Tasikmalaya H.E. Hidayat, SH, MH., bertindak selaku Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XIV bertempat di Halaman Setda Kabupaten Tasikmalaya, Senin (26/04/2010).

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XIV tersebut di hadiri Unsur Muspida, Para Asisten Sekda, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Anggota TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan, anggota TNI/POLRI serta Karyawan/Karyawati dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Pada kesempatan tersebut sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi yang dibacakan Wakil Bupati Tasikmalaya H. E. Hidayat, SH, MH., antara lain mengatakan, pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, disamping sarana politik di tingkat lokal. Sejak tahun 1999 sampai saat ini telah terbentuk 205 Daerah Otonom baru yang terdiri dari 7 Provinsi 164 Kabupaten dan 34 Kota, sehingga jumlah Daerah Otonom sampai dengan tahun 2009 adalah 524 yang terdiri dari 33 Provinsi dan 398 Kabupaten, 93 Kota, 5 Kota Administratis dan 1 Kabupaten Administratif.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah memiliki peran yang sangat kuat dalam menjaga kepentingan Nasional dan Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjamin bahwa kebijakan Nasional dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mengikuti Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditentukan oleh pemerintah, penyerahan urusan pemerintahan yang sebagian besar diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan NSPK.

Saya informasikan bahwa pada tahun 2010 akan dilaksanakan 244 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari 7 Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 202 Bupati/Wakil Bupati dan 35 Walikota/Wakil Walikota. Saya mengharapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar hingga dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. (E-75)